Upil Garing: November 2016

Kamis, 24 November 2016

9app upil

Jumat, 11 November 2016

Bayar Gaji PNS Koruptor, Sekda Sinjai Ditahan Kejaksaan

MAKASSAR - Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Taiyeb A Mappasere (TM) ditahan Kejaksaan Negeri Sinjai atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Pembayaran gaji kepada PNS yang menjadi narapidana kasus korupsi periode 2009 hingga 2016 itu diduga merugikan negara Rp700 juta.

BERITA REKOMENDASI

"Sekda tidak hentikan gaji PNS yang telibat korupsi sejak 2009 hingga 2016. Hal itu terkait pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara," kata Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Salahuddin, Senin (31/10/2016).

Taiyeb ditahan setelah diperiksa penyidik kejari selama berjam-jam lalu ditetapkan tersangka. "TM resmi ditahan tadi pada pukul 15.00 Wita oleh penyidik Kejari Sinjai," ujar Salahuddin.

Selama penyelidikan kasus pembayaran gaji PNS terpidana korupsi itu, 13 pejabat telah diperiksa penyidik termasuk Bupati Sinjai Sabirin Yahya.

Perum Perindo Benahi Tarif Sewa di Pelabuhan Muara Baru

Jakarta - Perum Perikanan Indonesia (Perindo) tengah membenahi Pelabuhan Perikanan Muara Baru. Salah satunya dengan menata tarif dan skema penyewaan lahan.

"Tahun ini kita benahi sistem tarif tadi. Makanya sesuai dengan aturan yang ada, sewa itu diberlakukan menjadi 5 tahun. Lebih dari itu boleh, tapi bukan kewenangan direksi lagi, tapi jadi kewenangan dewan pengawas atau menteri BUMN," ungkap Direktur Utama Perindo, Syahril Japarin, saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Syahril menjelaskan, aturan sebelumnya mengizinkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan dengan tarif yang sama. Seharusnya sewa tanah setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

"Harga berlaku selama 30 tahun nggak comparable. Sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Harusnya dulu dibuat seperti itu (selama lima tahun). Cuma mungkin belum dibuat tata aturan yang ada sistem penarifan kita, sehingga mengakibatkan satu tarif selama 30 tahun," katanya.

Karena tarif yang murah dan sedikitnya pengusaha yang melirik kepada daerah ini dulunya, maka beberapa lokasi ini akhirnya dimiliki oleh banyak orang sekaligus. Dan bahkan dijual belikan Hak Guna Bangunan (HGB) nya kepada bank untuk memperoleh pinjaman dan mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal.

"Ke depan, keputusan direksi menetapkan, satu orang pengusaha yang ada namanya dalam akte, hanya akan diberi kesempatan satu lokasi saja. Supaya nggak ada lagi monopoli. Ini yang akan membuat kondisi di Muara Baru akan tertata jauh lebih baik, karena tidak ada lagi kepemilikan mayoritas oleh minoritas. Jadi kesempatan merata untuk seluruh orang yang ingin berbisnis di sana," ungkapnya.

HGB sejatinya dapat diberikan di berbagai kawasan industri. Namun, bukan dengan cara sewa seperti yang selama ini terjadi di Muara Baru, melainkan harus dengan melalui Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPTI) yang telah disepakati harga tertentu.

"Selama ini nggak terjadi demikian. Dulu orang sewa, dibolehkan HGB. Sehingga teman-teman pengusaha di sana mengira bahwa apabila mereka menyewa jangka panjang, mereka berhak HGB. Jadi ini yang ditata ulang," ucapnya.

Menanggapi ada banyaknya pengusaha yang merugi karena diberlakukannya aturan tarif tersebut, Syahril mengatakan hal tersebut tidak benar. Hal tersebut bisa dilihat dari lancarnya pembayaran HGB yang mereka lakukan, yang dilihat dari tidak adanya masalah soal kepemilikan lahan di Muara Baru.

"HGB tidak ada satupun yang bermasalah, artinya dia bayarnya lancar. Ada untung. Di sana tidak ada kapal kecil. Yang ada kapal besar semua, harga Rp 300 juta-an. Kalau nelayan kecil nggak mampu beli," pungkas Syahril. (hns/hns)

Menhub minta semua pihak di NTB bersatu padu

Jakarta (ANTARA News) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi yang besar dan masih dapat dikembangkan, sehingga untuk kemajuan NTB, semua pihak di NTB harus bersatu padu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu saat melakukan tinjauan lapangan ke Pelabuhan Bima, NTB, Minggu sambil menambahaan NTB memiliki potensi dalam hal pertanian yang dapat dibawa ke daerah lain.

"Jadi NTB ini punya hasil pertanian. Tadi saya juga lihat dari pesawat kalau di NTB ini hijau. Banyak hasil tanaman yang bisa dibawa keluar daerah," kata Budi melalui siaran persnya yang diterima, Senin.

Menhub meminta agar pemerintah daerah dapat mengumpulkan barang-barang yang dapat menjadi komoditas NTB. Hal itu dibutuhkan agar tol laut yang sudah berjalan, tidak hanya membawa barang dalam satu arah yang menuju ke Pelabuhan Bima, sehingga ada komoditas juga yang bisa dibawa keluar dari sini.

Sementara itu, Bupati Dompu Bambang M Yasin dan Wakil Wali Kota Bima Arahman Haji Abidin pun mengamini hal tersebut. "Kita di sini ada jagung, bawang merah dan kambing yang bisa menjadi komoditas. Bima dan Dompu sama-sama punya kambing sebagai komoditas," kata Bambang.

Saat ini untuk pengelolaan Pelabuhan Bima dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo III. Menurut Menhub diperlukan peningkatan koordinasi antara keduanya agar lebih kompak dalam pelaksanaan kerja.

"Di sini pengelola ada dua, Pelindo dan KSOP. Nanti kita jadikan satu (koordinasi). Supaya manajemen bagus. Karena kita ingin sekali semuanya baik. Di sini kehidupan pertanian bagus, maka harus diperbaiki kita harus kompak," katanya.

Menhub berharap Pelindo III mempunyai alat bongkar muat (crane) sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja hingga 3 kali lipat. Ia berharap peningakatan produktifitas akan menjalankan roda perekonomian sehingga Pelabuhan Bima dapat menjadi pelabuhan multifungsi.

Editor: Tasrief Tarmizi

Tender PLTGU Jawa 1 Diminta Perhatikan Juga Kualitas Teknis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, perlu diketahui apa saja yang menjadi syarat dasar kelayakan penunjukan peringkat pertama pada pelaksanaan tender proyek PLTGU Jawa 1. Dia meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyelenggara tender dapat menjelaskannya ke publik.

Menurut Agus, harus diakui sesuai ketentuan LKPP pada pelaksanaan sebuah tender, soal harga terendah adalah ukuran prioritas. Selama ini memang pada tender masih belum ada keterkaitan antara kelayakan harga dan kemampuan teknis (teknologi). Padahal, ucap Agus, dapat saja sisi kualitas teknis dapat menjadi prioritas kepatutan suatu tender walaupun perlu ada perubahan atau penambahan peraturannya.

"Jadi kalau harganya termurah sudah memenuhi persyaratan, untuk kualitas teknisnya itu belum tentu jadi perhatian khusus," ujar Agus, Ahad (30/10).

Dia mengingatkan agar jangan terlalu berharap bila penawaran harga yang rendah pada tender juga seimbang dengan jaminan kualitas sisi teknologinya. Agus mengemukakan alasan, hingga kini aspek keuangan atau harga adalah yang utama.

"Makanya harus dilihat dokumen persyaratannya, apa saja yang mendasari. Kalau memang hanya soal harga ditambah misalnya kesiapan tempat, ya sudah sampaikan saja. Jadi diketahui dulu apakah sisi teknologi masuk jadi standar penilaian juga atau tidak," tutur Agus.

Pada proses awal seleksi tender PLTGU Jawa 1 tentu masing-masing peserta juga sudah mempresentasikan kesanggupan mengerjakan proyek PLTGU Jawa 1. Agus mengatakan, tim evaluasi proposal kemudian menilainya sesuai kebutuhan dan kesesuaian persyaratan.

"Jadi sekali lagi harus diperjelas, apakah sisi kualitas teknologi disitu ikut sebagai penilaian atau tidak," ucap Agus.

Beberapa waktu lalu, Senior Manajer Humas PLN telah mengatakan bahwa pihaknya amat berhati-hati dalam penentuan peringkat pertama tender proyek PLTGU Jawa 1.

Dia mengatakan, tim evaluator benar-benar telah menganalisis dan memeriksa semua dokumen penawaran sebab proyek ini memiliki risiko kegagalan yang tinggi bila peserta tidak mengikuti syarat pengadaan. PLN, ujar Agung, juga meninjau pada aspek efisiensi tender.

BI : pertumbuhan kredit bank 6,4 persen pada September

Teluk Benoa (ANTARA News) - Bank Indonesia melaporkan perbankan pada September 2016 menyalurkan kredit sebesar Rp4.243,9 triliun atau tumbuh 6,4 persen, lebih lambat dari pertumbuhan tahunan pada Agustus yang sebesar 6,8 persen (year on year/yoy).

Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) dari perbankan masih melambat, yakni masing-masing hanya tumbuh sebesar 4,1 persen secara tahunan (yoy) dan 9,3 persen (yoy) pada September 2016 ini, tulis laporan analisa uang beredar dalam arti luas (M2) BI yang diumumkan Senin, dikutip di Teluk Benoa, Bali.

"Perlambatan KMK utamanya pada industri pengolahan dan keuangan, real estate dan jasa persuahaan. Sementara KI melambat pada sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran," tulis BI.

Terus melambatnya pertumbuhan kredit bank juga menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2). Uang beredar dalam artu luas pada September tercatat sebesar 5,1 persen (yoy), terjun bebas dari Agustus 2016 yang sebesar 7,8 persen (yoy).

Selain, lambatnya penyaluran kredit bank, BI melihat lesunya perputaran uang dalam arti luas juga karena kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat. BI menyatakan simpanan pemerintah pusat di BI tumbuh 55,6 persen (yoy), berkebalikan dengan bulan sebelumnya yang turun sebesar -0,5 persen (yoy). Namun, menggelembungnya dana pemerintah tersebut juga karena penerimaan dana tebusan dari program amnesti pajak.

Di sisi lain, BI juga melihat efisiensi suku bunga bank terus berjalan. Indikasinya, suku bunga kredit dan simpanan perbankan kembali turun pada September 2016, meskipun besaran penurunannnya belum terlalu signifikan.

Suku bunga kredit pada September 2016 turun menjadi 12,23 persen dari 12,31 persen pada Agustus 2016.

Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing turun dari 6,67 persen, 6,94 persen, 7,41 persen, dan 7,74 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,63 persen, 6,84 persen, 7,31 persen, dan 7,66 persen pada September 2016.

Editor: Ruslan Burhani

Kemkominfo : 30 PNS Timor Leste pelatihan TIK

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 30 orang aparatur pemerintah dari Timor Leste mengikuti program pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Cikarang.

Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika, LAN, dan Kementerian Sekretariat Negara) dan Pemerintah Republik Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam program "IT Capacity Building Training on Government Officials", demikian siaran pers Kementerian Kominfo, Senin.

Para peserta dari Timor-Leste ini akan dilatih selama 5 hari penuh dan dibagi ke dalam 3 kelas pelatihan yaitu. Untuk pelatihan bagi para Chief Information Officer (CIO) digelar pada 7-11 November 2016, Sedangkan Manager-Project Management dan Operator-IT Essentials pada tanggal 31 Oktober - 4 November 2016.

Setiap kelas akan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari 10 orang peserta dari Timor-Leste dan 20 orang peserta dari aparatur pemerintah Indonesia. Para pengajar pelatihan berasal dari berbagai sektor seperti akademisi, praktisi dan juga aparatur pemerintah Indonesia yang memiliki keahlian di bidang TIK.

Pembiayaan dalam program ini berasal dari hibah Pemerintah Republik Korea melalui KOICA dalam kerangka kerja sama South-South Triangular Cooperation (SSTC) Program, dan Pemerintah Republik Indonesia mendukung pelaksanaannya.

Direktur Bidang Infrastruktur dan Komunikasi - Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Timor-Leste, Nicolau S. Celestino, mengatakan bahwa peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK sangat diperlukan oleh aparatur pemerintah Timor Leste untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan TIK di berbagai sektor.

"Bahkan kami memiliki rencana untuk membangun ICT Development Center di Dili, sebagai pusat data dan pengembangan SDM. Saya berharap agar program ini dapat terus berkelanjutan sehingga lebih banyak aparatur pemerintah Timor-Leste yang memiliki kompetensi TIK di berbagai bidang," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar, menyampaikan bahwa dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan TIK bagi peserta di sektor pemerintahan serta memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya peran strategis TIK ke depan.

"Peserta di program ini selain mendapatkan pengetahuan, saya harapkan juga dapat menjadi agen-agen utama dalam peran strategis dari TIK di institusinya masing-masing," tegas Basuki.

Sejak bulan Desember 2015, BPPTIK melalui Balitbang SDM Kementerian Kominfo, telah mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pengakreditasi Lembaga Diklat Teknis di Bidang TIK.

Editor: Ruslan Burhani

Rachmawati: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Upaya Dinginkan Suhu Politik

Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri memandang pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai langkah Jokowi untuk mendinginkan suhu politik. Namun Rachmawati juga mengkritik Jokowi.

"Kalau saya melihat masih pencitraan ya, agar kondisi atau temperatur pada hari ini bisa lebih turun," kata Rachmawati usai mengadakan pertemuan dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di Markas FPI, Jl Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Meski mengkritik langkah itu sebagai pencitraan, namun Rachmawati menilai langkah Jokowi sah-sah saja. Bisa jadi rencana aksi unjuk rasa terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 4 November nanti juga melatar belakangi pertemuan Jokowi dan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tadi.

"Karena buat saya kok waktunya berdekatan dengan tanggal 4 November nanti," ujar Rachmawati menerka.

Namun yang pasti, Rachmawati memahami perbincangan Jokowi dan Prabowo adalah seputar masalah bangsa. Dia berharap Jokowi bisa memahami kondisi negara ini lebih baik lagi sehingga pemerintahan bisa tambah baik. Rachmawati menyoroti Jokowi soal penegakan hukum.

"Tapi ya apa yang mereka bicarakan masalah kebangsaan, ya mudah-mudahan Jokowi sendiri menyadari agar langkah-langkahnya juga langkah-langkah yang benar. Karena menurut saya, Jokowi juga banyak sekali pelanggaran terhadap undang-undang, terhadap aturan yang sudah disepakati bersama, banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilakukannya," tutur Rachmawati.
(dnu/dnu)

Plt Gubernur Banten tetapkan UMP 2017

Serang (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan menandatangani penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2017 pada pertama hari kerjanya sebagai Plt Gubernur Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Alhamidi di Serang, Senin, mengatakan berdasarkan surat keputusan (SK) nomor 561/Kep.539-Huk/2016, perihal Penetapan UMP 2017 tertanggal 31 Oktober 2016 naik sebesar Rp147.180 menjadi Rp1.931.180 dari UMP tahun 2016 adalah Rp1.784.000.

"SK-nya baru saja ditandatangani oleh Pak Plt Gubernur dan langsung kami laporkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dipublikasikan secara menyeluruh pada tanggal 1 November 2016. Besaran itu mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Alhamidi.

Keputusan besaran UMP Banten tahun 2017 sudah final, meskipun sebelumnya serikat pekerja pada Kamis pekan lalu melakukan aksi unjukrasa dan melakukan audiensi dengan meminta pemprov agar penetapan upah tersebut tidak menggunakan PP 78 tahun 2015.

"Kami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, apa yang kami keluarkan tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Adapun proses hukum yang saat ini sedang berjalan yakni, gugatan dari buruh dengan melakukan judicial review terhadap PP 78 tahun 2015 akan disesuaikan jika hal tersebut diterima atau dikabulkan.

"SK UMP 2017 telah diputuskan sesuai PP 78, dan kalau dikemudian hari ternyata ada perubahan karena putusan di MA, maka aturan yang telah ada akan disesuaikan kembali," kata Alhamidi.

Sementara Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Banten,

Untung Saritomo mengatakan kenaikan besaran UMP sebesar 8,25 persen bukan saja harus diikuti oleh pemprov, melainkan juga kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Banten.

"Kita tidak bisa keluar dari aturan, kalau ketentuannya harus ada kenaikan 8,25 persen dari UMK tahun sebelumnya. Harus dilakukan," kata Untung.

Karena itu, pihaknya meminta kepada dinas tenaga kerja di kabupaten/kota untuk mematuhi aturan dan tidak lagi menyerahkan dua versi besaran UMK tahun 2017 ke provinsi.

"Kita sudah sampaikan kepada teman-teman, untuk menyerahkan satu angka UMK nya ke provinsi. Tentunya kenaikan itu tidak keluar dari PP 78," katanya.

Terkait besaran masing-masing UMK 2017 kabupaten/kota di Banten, Untung mengaku akan menunggu usulan dari kabupaten/kota hingga tanggal 17 November mendatang.

"Kami tadi telah sampaikan paling lambat 17 November ini, mereka harus telah menyampaikan ke kami, karena pada tanggal 20 November akan kita tetapkan dalam bentuk SK Gubernur Banten," kata Untung Saritomo.

Editor: Tasrief Tarmizi